Indonesia Papua yang diundangkan melalui UU 21/2001,

Indonesia
merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas. Dengan wilayah yang luas
tersebut, pemerataan pembangunan tetap menjadi tujuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah
Indonesia bagi setiap masyarakat dalam cakupan wilayah yang luas tersebut. Salah
satu cara untuk mewujudkan pemerataan dan pembangunan berkelanjutan adalah
dengan sebuah kebijakan otonomi.Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibagi atas daerah-daerah
provinsi otonom. Dari beberapa daerah otonom tersebut, terdapat pula daerah
otonomi khusus. Salah-satu provinsi yang mendapatkan otonomi khusus tersebut
adalah Provinsi Papua. Pemerintah Daerah Papua memiliki otonomi khusus yang
didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008Dengan
adanya otonomi khusus, pemerintah Provinsi Papua dituntun tuntuk mampu
mempertanggungjawabkan aturan dan urusan yang berkaitan dengan daerahnya. Olehkarena
itu, dalam penyelenggaraan otonomi khusus ini diperlukan akuntabilitas atau
pertanggungjawaban yang jelas dari pihak pemerintah mengingat otonomi khusus
ini membuat pemerintah daerah memiliki berbagai kewenangan. Dengan dana otsus
yang terhitung besar, diperlukan juga akuntabilitas yang besar sehingga
kesejahteraan dari berbagai bidang seperti kesehatan, infrastruktur, dan
pendidikan mampu tercapai.Pada
awalnya, di Papua terjadi banyak konflik yang berasal dari adanya ketidakadilan
pemerataan distribusi hasil pembangunan ekonomi yang pada saat itu dipegang
oleh pemerintah rezim orde baru. Pada saat pemerintah rezim orde baru tersebut
runtuh, desakan masyarakat Papua semakin masif, bahkan mereka memunculkan
desakan untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Pemerintah Indonesia saat itu
memulai melakukan berbagai pendekatan politik seperti negosiasi dan diplomasi
yang akhirnya berujung pada diundangkannya UU 21/2001 mengenai otonomi khusus
Papua. Kebijakan
otonomi khusus Papua yang diundangkan melalui UU 21/2001, November 2001,
mempunyai banyak perbedaan yang penting dan mendasar dibandingkan dengan UU
otonomi daerah yang berlaku untuk daerah – daerah lainnya. Undang-undang ini
adalah kompromi politik yang sangat penting dan mendasar dan memang dimaksudkan
untuk merespon tuntutan kemerdekaan di Papua. Proses penyusunannya sendiri
dilakukan sangat partisipatif, melalui konsultasi berbagai stakeholders di
Papua dan diskusi yang cukup intens di antara tim perumusnya di Papua untuk
kemudian dibawa ke dalam proses legislasi DPR di Jakarta.

Dengan
adanya otonomi khusus ini, Provinsi papua menerima dana Otsus yang besarnya 2%
dari total DAU (Dana Alokasi Umum) nasional dari tahun 2002 hingga tahun 2012
yang mana dana tersebut mencapai angka RP 33,7 triliyun. Dari undang-undang yang mengatur
tentang dana khusus ini, dana Otsus seharusnya mengalir ke sektor kesehatan,
infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian masyarakat. Dengan dana Otsus yang
besar, diperlukan juga kinerja pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan
karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Papua seperti kesehatan, pendidikan
, infrastruktur, dan ekonomi.Oleh karenanya, pemerintah provinsi Papua
memiliki kewenangan untuk menganggarkan dan melaksanakan belanja dari dana
Otsus serta program-program untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat Papua. Kinerja
pemerintah sangat penting mengingat dana yang digelontorkan pun tidak sedikit
dan kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk segera dipenuhi. Dalam kinerjanya
ini, pemerintah provinsi
memiliki sebuah lembaga yang bertugas mengevaluasi kinerja terutama
akuntabilitas dari pemerintah. Lembaga tersebut bernama Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kinerja
pemerintah provinsi Papua salah satunya dievaluasi oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam penilaian ini,
Menpan menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
merupakan manajemen kinerja yang diterapkan pada sektor publik yang orientasinya
pada manfaat hasil dan upaya agar mendapatkan hasil yang lebih baik.