BAB berinvestasi di pasar modal melalui kepemilikan saham

BAB
I

PENDAHULUAN

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

1.1.
Latar Belakang Permasalahan

        Indonesia sebagai negara tujuan investasi memiliki banyak sekali pilihan
investasi dimulai dari tabungan konvensional, deposito, emas, obligasi,
poperti, valas, reksa dana, maupun saham. Para investor memiliki banyak
alternatif investasi yang sesuai dengan kecenderungannya masing-masing yaitu
apakah investor adalah risk taker atau
risk adverse. Investor pada umumnya
selalu memilih investasi yang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi namun
memiliki resiko yang rendah atas kepemilikan investasinya. Program investasi
yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Republik Indonesia saat ini adalah
Program “Yuk Nabung Saham” dimana masyarakat diajak oleh pemerintah untuk
berinvestasi di pasar modal melalui kepemilikan saham perusahaan. Program ini
merupakan sebuah kampanye yang mengajak masyarakat Indonesia untuk berinvestasi
di pasar modal melalui share saving dengan
mengajak masyarakat untuk menabung saham secara rutin dan berkala sebesar Rp
100.000 setiap bulannya (IDX, 2017). Program ini bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap pasar
modal di Indonesia dan ketertarikan masyarakat dalam berinvestasi dengan
mekanisme nabung saham dan program ini juga bertujuan untuk mengubah kebiasaan
masyarakat Indonesia yang awalnya menabung menjadi berinvestasi sehingga
masyarakat Indonesia  menjadi investing society (IDX, 2017).

        Pengenalan program “Yuk Nabung Saham” saat ini masih berada pada tahap
penetrasi untuk mengenalkan investasi saham kepada masyarakat, belum mengarah
pada penjelasan mengenai resiko, tingkat pengembalian, dan juga mengenai teknis
sistem investasinya sehingga masyarakat masih memiliki persepsi yang berbeda
dan bermacam-macam. Investasi saham saat ini setidaknya memiliki dua keuntungan
bagi investor yaitu pertama bahwa investor dalam memperoleh dividen atas saham
perusahaan yang dimilikinya dan yang kedua bahwa investor dapat memperoleh capital gain atas keuntungan dari
transaksi jual beli saham yang dimilikinya.

        Program
pengenalan investasi saham pada tahun ini menjadi lebih menarik karena dari
sisi emiten perusahaan yang melantai pada Bursa Efek Indonesia juga semakin
banyak dan semakin beragam. Investor dapat menginvestasikan dananya ke berbagai
sektor perusahaan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Sektor terbaru yang
masuk sebagai emiten adalah sektor e-commerce
yang pertama kali di Indonesia yaitu PT Kioson Komersial Indonesia Tbk
(IDX, 2017) yang semakin menambah ketertarikan investor pada masa dimana sektor
e-commerce sedang tumbuh baik di
Indonesia. Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu regulator pasar modal di
Indonesia saat ini juga memiliki program untuk menarik banyak perusahaan untuk
melakukan perolehan suntikan dana/ modal melalui penawaran umum saham perdana
atau Initial Public Offering (IPO).

        Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mendefinisikan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum sebagai suatu
kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada
masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya. Perusahaan yang sudah melakukan IPO akan memiliki banyak
manfaat seperti membuka akses bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka
panjang, meningkatkan nilai suatu perusahaan (materiil dan non-materiil),
meningkatkan citra baik perusahaan, membangun semangat loyalitas diantara
karyawan perusahaan, memperkuat kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan
keberlangsungan usahanya, dan perusahaan akan memperoleh insentif pajak sesuai
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang dimana perusahaan akan memperoleh
penurunan tari pajak sebesar 5% sepanjang 40% dari total saham tercatat dan
ditransaksikan di bursa efek dan memiliki minimal 300 pemegang saham (IDX,
2016). Banyaknya manfaat ini rupanya memberikan suntikan dorongan bagi beberapa
perusahaan di Indonesia yang akhirnya memutuskan untuk go public di Bursa Efek Indonesia. Ernst & Young (EY) dalam
kajiannya mengenai EY Global IPO Trends memberikan
gambaran penting bahwa saat ini banyak perusahaan melakukan IPO di seluruh
dunia dimana aktivitas terbesar IPO dalam beberapa tahun terakhir ini berada
pada China dan Hongkong (EY, 2017). Berikut ini merupakan perbandingan jumlah
perusahaan yang melakukan IPO pada berbagai bursa efek di dunia:

Tabel 1.1

Perbandingan Jumlah IPO di Berbagai
Bursa Efek 2015-2017

Stock
Exchange

2015

2016

2017

Indonesia (JKSE)

17

15

31

Singapura (STI)

13

14

14

Malaysia (KLSE)

8

9

9

China (000001.SS)

89

86

353

Hongkong (HSI)

131

47

105

Jepang (NIKKEI)

98

87

57

USA (DJI)

173

112

111

UK (FTSE)

17

55

50

Australia
(AORD)

86

84

61

Sumber: EY Global IPO Trends (2015-2017)

        Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat ketahui bahwa dalam 3 tahun terakhir,
Indonesia mengalami krisis perusahaan yang bersedia melakukan IPO pada tahun
2016 yaitu hanya sebanyak 15 perusahaan saja. Akan tetapi, jumlah perusahaan yang
melakukan IPO hingga kuartal tiga tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 31
perusahaan. Terdapat hal yang menarik mengenai emiten
yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, dimana terdapat perusahaan e-commerce pertama di Indonesia yang
melakukan IPO yaitu PT Kioson Komersial Indonesia (KIOS) yang mengeluarkan
650.000.000 lembar saham dan bersamaan dengan itu mengeluarkan Waran Seri I yaitu
KIOS-W (IDX, 2017). Adanya peningkatan jumlah IPO pada tahun 2017 ini dapat
menjadi suatu indikator bahwa kesadaran perusahaan untuk melakukan IPO semakin
besar dan perusahaan semakin antusias untuk memperoleh modal melalui IPO.

        Peristiwa pada saat suatu emiten melakukan IPO terkadang memiliki beberapa
implikasi seperti terjadinya harga saham yang overpricing atau underpricing.
Underpricing merupakan kondisi dimana
harga penawaran saham lebih rendah dari pada harga penutupan pada hari pertama
transaksi saham dimulai (Gumanti el al., 2015).
Sementara itu, overpricing merupakan
kondisi sebaliknya dimana harga penawaran lebih tinggi daripada harga pada saat
penutupan bursa saham pada hari pertama saham tersebut diperdagangkan.
Indonesia sebagai salah satu pasar bursa saham di dunia mencatat bahwa
emiten-emiten yang sudah melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia sebagian besar
mengalami underpricing dan hanya
sebagian kecil perusahaan yang mengalami overpricing.

        Indriani dan Marlia (2013) dalam penelitiannya mengenai
fenomena underpricing yang terjadi di Indonesia menemukan bahwa selama 5 tahun (2009-2013)
terdapat lebih dari 50% perusahaan yang melakukan IPO dalam rentang tersebut
mengalami situasi underpricing, dan pada tahun 2010-2012 jumlah emiten yang mengalami underpricing mendekati 100% dari jumlah emiten yang melakukan IPO
pada rentang waktu tersebut. Situasi ini dapat mengindikasikan bahwa perusahan
belum mampu memaksimalkan secara penuh sumber pendanaan dari IPO tersebut (Indriani dan Marlia,
2013). Disisi lain, fenomena underpricing
dapat menjadi suatu strategi yang disengaja oleh emiten yang ingin
menjadikan kondisi underpricing sebagai
pengganti dari biaya pemasaran dan promosi supaya saham yang emiten tawarkan
dapat direspon publik dan terjual (Habib dan Ljungvist, 2001). Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Aalbers (2013) menemukan bahwa anomali kondisi undepricing di Indonesia berbeda
sepanjang waktu dan sangat dipengaruhi oleh krisis, dimana penyebab utama
adanya undepricing disebabkan oleh
kurangnya informasi data keuangan perusahaan yang dijadikan sumber penilaian
perusahaan sehingga menyebabkan underpricing
menjadi semakin tinggi baik pada papan utama maupun papan pengembangan.
Husnan et al. (2014)
dalam penelitiannya mengenai stabilitas harga dan harga saham yang mengalami underpricing menemukan bahwa penjamin
emisi memiliki kecenderungan untuk lebih stabil pada saat harga penawaran IPO
yang lebih mahal. Berikut ini merupakan tabel perbandingan jumlah emiten di
Bursa Efek Indonesia yang mengalami underpricing
dari tahun 2009-2017:

Tabel 1.2

Perbandingan Underpricing Tahunan di Indonesia 2009 –2017

Tahun

Perusahaan yang melakukan IPO

Total Underpricing

Jumlah

Presentase

2009

13

8

61.54%

2010

23

22

95.65%

2011

25

17

68.00%

2012

24

21

87.50%

2013

31

22

70.97%

2014

23

20

86.96%

2015

17

15

88.24%

2016

15

14

93.33%

2017

31

28

90.32%

Sumber: Pengolahan Data (2017)

        Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat underpricing keseluruhan emiten
perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia rata-rata berada di atas
60% dimana paling tinggi terjadi pada tahun 2010 mencapai 95,65% perusahaan
yang melakukan IPO masuk dalam kondisi underpricing.
Sementara itu, untuk tahun 2016-2017 kondisi underpricing terjadi di lebih dari 90% perusahaan yang melakukan
IPO pada tahun tersebut. Kondisi seperti ini dapat dipengaruhi oleh berbagai
faktor seperti faktor asymmetric
information, moral hazard, dan lock-up
effect (Hoque, 2014); kemudian faktor reputasi penjamin emisi dan financial leverage (Indriani dan Marlia,
2014) maupun adanya faktor pengenaan pajak atas capital gain yang diperoleh pada saat IPO (Li et al., 2016).

        Indonesia sebagai negara tujuan investasi juga tidak terlepas dari
adanya sistem pajak keuntungan atas transaksi penjualan saham (capital gain tax), pajak atas transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, pengalihan penyertaan modal, dan
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
(Diskartes, 2016). Pengenaan pajak penghasilan atas penjualan saham di Bursa
Efek telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Penghasilan
Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan juga
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 282/KMK.04/1997 Tentang
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di
Bursa Efek (Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, 2012). Kedua
peraturan tersebut merujuk pada pengenaan pajak penghasilan sebesar 0.1% dari
total penjualan bruto atas saham yang dimiliki. Peraturan ini berlaku sejak
ditetapkannya peraturan tersebut sehingga peraturan pengenaan pajak atas
keuntungan yang diperoleh atas penjualan saham berlaku efektif mulai tahun
1997.

        Aktivitas Initial Public Offering (IPO)
memiliki beberapa potensi transaksi lain selain yang mana penyimpangan pajak
dapat terisolasi; sebagai contohnya adalah pada saat terjadi aktivitas IPO maka
tingkat capital gain pada jangka
pendek akan lebih besar daripada tingkat capital
gain pada jangka panjang (Ellis et
al., 2016). Reese (1998) dalam Ellis et
al. (2016) melaporkan bahwa harga diferensial dan volume transaksi
konsisten dengan waktu jual saham oleh investor pada saat IPO untuk
meningkatkan tingkat return setelah
pajak dan hal ini menggambarkan bahwa investor menunda penjualan saham yang
terapresiasi sampai memenuhi syarat untuk status sebagai pemegang saham jangka
panjang dan kemudian menjual saham yang terdepresiasi sebelum masuk ke dalam kategori jangka panjang.

        Investor yang
melakukan transaksi saham terutama pada saat melakukan penjualan saham baik
pada kondisi untung atau rugi akan dikenakan 0.1% dari total penjualan bruto.
Beberapa investor bahkan melakukan pembelian pada saat IPO suatu emiten saham tertentu
kemudian akan menjualnya kembali pada hari itu juga sehingga capital gain akan diperoleh dari nilai underpricing harga saham. Transaksi ini
tetap akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui
penelitian ini, akan dilihat ada tidaknya pengaruh pemberian beban pajak kepada
wajib pajak atas capital gain yang
diperoleh terhadap harga penawaran saham dan ada tidaknya pengaruh perbedaan
tarif pengenaan pajak pada jangka pendek dan jangka panjang terhadap besar
kecilnya tingkat underpricing harga
saham suatu emiten dalam satu hari pada transaksi pertama perdagangan saham.

        Ayers,
Lefanowicz, dan Robinson (2003) menyatakan bahwa seorang pemilik saham yang
memperoleh harga saham sebesar harga yang ditentukan oleh emiten maka memiliki
kecenderungan untuk terkena pajak yang jauh lebih besar atas keuntungan mereka
dan kemungkinan akan dikenakan pajak paling tinggi atas tingkat pajak capital gain seorang investor. Selain
pengenaan pajak, Ellis et al. (2006)
juga menemukan bahwa reputasi penjamin emisi, ada tidaknya modal ventura
perusahaan saat IPO, kategori industri perusahaan (teknologi atau bukan
perusahaan teknologi), rata-rata tingkat return
dalam satu hari di seluruh bursa selama dua bulan sebelum emiten melakukan
IPO, besarnya tingkat pengembalian dalam satu hari memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap besaran underpricing,
sementara jumlah perusahaan yang melakukan IPO selama dua bulan sebelum
perusahaan melakukan IPO, jumlah nilai IPO dalam satuan mata uang, auditor yang
digunakan, usia muda perusahaan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan
atas besaran underpricing pada waktu
emiten melakukan IPO. XXXXXXXX

        Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis pengaruh adanya capital gain tax terhadap harga
penawaran saham perdana perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
saat melakukan Initial Public Offering (IPO).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Li
et al. (2016)
penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu pertama menguji pengaruh capital gain tax terhadap harga
penawaran saham perdana pada saat IPO, apakah berbanding terbalik dengan
perkiraan tingkat capital gain yang
diharapkan pada jangka panjang, jangka pendek, atau justru tidak memiliki
keterkaitan; kedua,
penelitian ini akan menguji apakah lock
in effect memiliki pengaruh terhadap besarnya pengembalian saham pada hari
pertama perdagangan (atau disebut sebagai kondisi underpricing).