1.1 dengan melihat angka terakhir dari nomor polisi

1.1  Latar Belakang Masalah

Saat
ini Indonesia masih menjadi negara berkembang. Permasalahan yang terjadi di
negara berkembang tentu lebih rumit dibandingkan dengan negara maju.
Kesenjangan sosial, pertumbuhan penduduk yang pesat, minimnya sarana dan
prasana yang menunjang pembangunan, serta masalah yang paling sering terjadi di
berbagai kota-kota besar seperti Jakarta, yaitu kemacetan lalu lintas.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Kemacetan
merupakan permasalahan yang sudah tidak asing, karena kemacetan telah menjadi
masalah kronis yang terjadi di Jakarta. Kemacetan di Jakarta bukan hanya
terjadi pada jam-jam tertentu atau rush
hour, seperti pagi hari saat jam berangkat kantor dan di sore hari saat jam
pulang kantor. Tetapi kemcaetan nyaris terjadi sepanjang hari dan di berbagai
titik ruas jalan di Jakarta.

Kemacetan
dapat menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi. Jika terjadi kemacetan yang
berkepanjangan maka akan terjadi pemborosan bahan bakar karena kendaraan akan
lebih banyak menggunakan bahan bakar tersebut. kemacetan juga membuat kerugian
dari segi waktu, ketika kemacetan terjadi maka waktu tempuh perjalanan akan
lebih lama daripada biasanya.

Faktor-faktor
seperti pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat tetapi tidak diimbangin
dengan perluasan jalan yang ada, banyaknya jalan di Jakarta yang memiliki
fungsi lain seperti melakukan kegiatan ekonomi pedagang kaki lima dan tata
ruang yang tidak optimal menyebabkan kemacetan di Jakarta sampai saat ini masih
belum dapat terselesaikan.

Volume
tinggi kendaraan pribadi yang ada di ruas jalan membuat kemacetan di Jakarta
semakin parah, hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat Jakarta memilih
menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum ketika hendak
melakukan aktivitas.

 

Kebijakan
ganjil genap merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan kemacetan di
Jakarta. Kebijakan ini membatasi jumlah kendaraan bermotor dengan melihat angka
terakhir dari nomor polisi kendaraan.  Dengan
penerapan kebijakan ganjil genap, masyarakat secara tidak langsung dipaksa oleh
pemerintah untuk menggunakan transportasi umum ketika ingin melewati ruas jalan
yang terkena sistem ganjil genap.

Sistem
ganjil genap awalnya hanya diberlakukan di empat jalan protokol di Jakarta,
yakni Jalan MH Thamrin, Jenderal Sudirman dan Gatot Subroto. Namun saat ini wilayah
sistem ganjil genap meluas, meliputi kawasan Rasuna Said, Bundaran Patung Kuda,
Simpang Bank Indonesia, Simpang Sarinah, Bundaran HI, Simpang Imam Bonjol,
Bundaran Senayan, Simpang CSW, dan Simpang Kuningan.

Selain
itu sistem ganjil genap akan diberlakukan tidak hanya di jalur arteri, tetapi
juga diberlakukan di ruas Jalan Tol Cikampek-Jakarta. Perluasan wilayah sistem
ganjil genap dilakukan karena jumlah volume kendaraan pribadi di Jalan Tol
Cikampek arah Jakarta semakin bertambah. Pengaturan kendaraan akan dilakukan di
ruas jalan tol paling padat yaitu Tol Bekasi Barat-Cawang. Melihat hal
tersebut, penulis akan menganalisi dampak yang muncul dari perluasan wilayah
ganjil genap di Jakarta (detiknews.com, 2017).

1.2  Permasalahan

Saat
pemerintah akan memperluas sistem ganjil genap dalam upaya mengurangi kemacetan
di Jakarta, maka akan muncul dampak dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu,
dampak perluasan wilayah dari kebijakan yang dibuat pemerintah dapat dilihat
apakah memberikan perubahan signifikan atau sebaliknya. Rumusan masalah yang
dapat di analisis melalui penulisan ini adalah:

Bagaimana
dampak dari perluasan wilayah kebijakan sistem ganjil genap dalam upaya
mengurangi kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta?

 

 

BAB II

LANDASAN
TEORI

2.1  Definisi Kebijakan Publik

Kemacetan
lalu lintas yang terjadi di Jakarta menyebabkan pemerintah kota setempat mengeluarkan
kebijakan publik untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya kebijakan
publik yang dibuat dan diterapkan maka masyarakat harus menaati dan
melakukannya sehingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan.

Pada
dasarnya terdapat berbagai definisi kebijakan publik. Definisi yang berbeda
disebabkan oleh latar belakang ahli yang berbeda-beda. Tetapi, pendekatan dan
model yang digunakan para ahli pada akhirnya akan menentukan bagaimana
kebijakan publik hendak didefinisikan.

Menurut
Charles O. Jones (dalam Winarno, 2002: 14), istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktik
sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang
berbeda. Menurut Robert Eyestone (dalam Winarno, 2002: 15), kebijakan publik
didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Menurut
James E. Anderson (dalam Hutabarat, 2005: 14), kebijakan publik adalah
kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat
pemerintah. Menurut Thomas R. Dye (dalam Hutabarat 2005: 14) kebijakan publik
adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Secara
umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu aturan yang
dirumuskan dan diterapkan oleh pemerintah dan aturan tersebut harus ditaati oleh
seluruh lapisan masyarakat dan setiap pelanggaran yang dilakukan akan diberikan
sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya. 

 

 

2.2  Teori Manajemen

Untuk
mencapai tujuan dari kebijakan publik yang akan diterapkan, pemerintah perlu
menggunakan teori manajemen agar kebijakan tersebut lebih terarah ketika akan
diimplementasikan.

Manajemen
adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengandalian atau pengawasan yang dilakukan
untuk menentukan dan mencapai tujuan yang sudah disepakati.

Menurut
Drs. Oey Liang Lee (dalam Arif dan Zulkarnain, 2008: 236), manajemen adalah
seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan
pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah
ditetapkan. Secara singkatnya, Horold Koontz dan Cryil O’donnel (dalam Arif dan
Zulkarnain, 2008: 236) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu usaha untuk
mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Ketika
pemerintah DKI Jakarta mengambil sebuah keputusan untuk mengatasi permasalahan dan
menjadikan keputusan tersebut menjadi sebuah kebijakan yang diimplementasikan
kemudian setelah mengimplementasikan kebijakan tersebut  pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi,
maka pemerintah telah melakukan teori manajemen yang ada.

Teori
manajemen menjadi penting ketika pemerintah mengimplementasikan sebuah
kebijakan, karena dengan adanya teori manajemen kebijakan tersebut akan lebih
terorganisir dan dapat mencapai tujuan secara efektif.

2.3  Teori Manajemen Lalu Lintas

Menurut
Hills (dalam Setijadji, 2006: 57) manajemen lalu lintas adalah bagian dari
rekayasa (transportasi engineering) dimana teknik lalu lintas digunakan untuk mengelola
sistem prasarana lalu lintas (termasuk terminal dan stasiun antar moda)
sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan
aspek-aspek seperti: keamanan, kenyamanan, ekonomi, dan lingkungan.

 

Sedangkan
menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), manajemen lalu lintas adalah
pengelolaan dan pengendalian lalu-lintas dengan melakukan optimasi penggunaan
sarana yang ada. Hal ini menyangkut kondisi arus lalu lintas dan sarana
penunjangnya sekarang maupun yang akan direncanakan.

Manajemen
lalu lintas memanfaatkan sistem jaringan jalan dengan menampung lalu lintas
sebanyak mungkin, memperhatikan kapasitas lingkungan, memberikan prioritas
untuk kelompok yang membutuhkan, dan memperhatikan usaha untuk menjaga
kecelakaan lalu-lintas seminimum mungkin (Tjahjono, 1997).

Manajemen
lalu lintas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi saat ini dan di
masa yang akan datang dengan cara mengefisiensikan pergerakan orang atau
kendaraan dan mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan kepada angkutan
umum, perundang-undangan dan operasional sistem transportasi. (Departemen PU,
1997)

Dengan
diterapkannya manajemen lalu lintas maka jumlah dari total arus kendaraan akan
berkurang dan kecepatan kendaraan akan meningkat. Manajemen lalu lintas penting
untuk diterapkan pemerintah DKI Jakarta sebagai salah satu indikator dalam
upaya mengurangi kemacetan yang terjadi.

Lalu dengan
adanya sistem ganjil genap ini pemerintah secara tidak langsung sudah menerapkan
teori manajemen lalu lintas dimana pemerintah berupaya untuk mengurangi
kemacetan dengan menggunakan kebijakan tersebut sehingga akan terjadi
kelancaran lalu lintas yang menjadi tujuan dari manajemen lalu lintas.

 

 

 

 

 

 

BAB III

ANALISIS DAN ARGUMENTASI

3.1  Sistem Ganjil Genap Sebagai Instrumen
Kebijakan Publik

Kebijakan
sistem ganjil genap adalah sebuah kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah
DKI Jakarta untuk membatasi jumlah kendaraan sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan
di beberapa titik ruas jalan di Jakarta. Pengendalian lalu lintas dengan
menerapkan sistem ganjil genap merupakan kegiatan transisi sebelum kebijakan
sistem jalan berbayar elektronik atau Electric Road Pricing (ERP) diterapkan.

Kebijakan
ini secara teknis membatasi kendaraan dengan memperbolehkan kendaraan dengan
plat nomor ganjil melintas pada tanggal ganjil dan kendaraan dengan plat nomor
genap melintas pada tanggal genap. Penentuan ganjil genap adalah pada angka terakhir
nomor polisi kendaraan, angka nol dianggap angka genap. Tetapi kebijakan ini
tidak berlaku untuk kendaraan Presiden RI, Wakil Presiden RI, Pejabat Lembaga
Tinggi Negara (plat RI beserta pegawai), pemadam kebakaran, mobil ambulans dan
angkutan umum (berplat kuning).

Sistem ganjil
genap diberlakukan pada hari Senin-Jum’at, untuk pagi hari akan dimulai pada
pukul 07.00 WIB hingga 10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB.
Pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap tidak berlaku pada hari Sabtu
dan Minggu serta hari libur nasional.

Sistem ganjil
genap diterapkan karena proporsi jumlah kendaraan dengan plat nomor ganjil dan
plat nomor genap relatif seimbang, dengan persentase 50,05 persen untuk plat
ganjil dan 49,95 persen untuk plat genap. Sehingga jika kebijakan ini berjalan
efektif maka kemacetan yang terjadi diruas jalan tertentu di Jakarta akan
berkurang. (Republika.com).

Sistem
ganjil genap merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem 3 in 1 yang sudah
dihapus oleh pemerintah DKI Jakarta karena dinilai tidak efektif dalam upaya
mengurangi kemacetan yang terjadi. Ruas jalan yang menerapkan sistem ganjil
genap terdiri atas Jalan Merdeka Barat, Jalan M.H. Thamrin, Jalan Jendral
Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, dan sebagian Jalan Jendral Gatot Subroto
mulai dari Gerbang Pemuda sampai dengan persimpangan Jalan H.R Rasuna Said pada
jalur jalan umum.

Dalam
implementasinya, sistem ganjil genap lebih mudah untuk mendeteksi pelanggaran.
Karena hanya perlu melihat nomor akhir dari plat kendaraan, tanpa perlu melihat
ke dalam mobil untuk menghitung jumlah penumpang seperti saat kebijakan 3 in 1
masih berlaku.

Kebijakan
ganjil genap ini juga memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksinya berupa
denda maksimal Rp 500.000 jika melanggar aturan ganjil genap dan berupa ancaman
pidana maksimal dua bulan jika mencurangi kebijakan ganjil genap dengan cara
jual beli plat nomor palsu.

3.2  Dampak Perluasan Wilayah Ganjil Genap

Pemerintah
DKI Jakarta akan memperluas wilayah dalam menerapkan kebijakan sistem ganjil
genap. Jika hal ini terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka akan terjadi
pengurangan tingkat kemacetan di Jakarta karena jumlah kendaraan yang memiliki
plat nomor ganjil dan plat nomor genap seimbang.

Dengan
proporsi yang seimbang maka jumlah kendaraan yang akan turun ke jalan protokol
di Jakarta dapat melewatinya secara bergantian sesuai dengan tanggal yang
berlaku sehingga tidak akan terjadi penumpukan kendaraan di jam-jam tertentu.

Ketika
pemerintah semakin memperluas wilayah sistem ganjil genap, maka masyarakat akan
beralih ke kendaraan umum saat akan melintasi daerah yang terkena sistem ganjil
genap tetapi kendaraan yang dimiliki tidak berplat nomor sesuai  dengan tanggal hari itu.

Saat
ini pemerintah memperluas sistem ganjil genap ke daerah Jalan Rasuna Said. Pemerintah
DKI Jakarta berencana untuk mempermanenkan sistem ganjil genap di Jalan Rasuna
Said seperti di Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto. Perluasan sistem ganjil
genap juga diterapkan di beberapa kawasan tertentu seperti di area pembangunan light rail transit (LRT) dari Cawang
sampai Jalan Rasuna Said, akan tetapi sistem ganjil genap di daerah ini masih belum
permanen.

Pemerintah
berencana akan menguji sistem ganjil genap di ruas Jalan Tol Cikampek-Jakarta
karena volume kendaraan yang ada di ruas jalan tersebut terus mengalami
peningkatan dan telah mencapai titik serius dan perlu untuk segera mendapatkan
solusi yang dapat mengatasinya.

Tetapi,
semakin banyak wilayah yang menerapkan sistem ganjil genap maka terdapat juga
dampak negatifnya. Akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan baru karena dengan
adanya kebijakan ini akan membuat masyarakat kalangan atas terdorong untuk
membeli mobil baru dengan plat yang berbeda dengan plat kendaraan yang dimiliki
sekarang. Sehingga ketika ingin melewati kawasan ganjil genap, maka akan
menggunakan kendaraan berplat sesuai dengan tanggal hari itu.

Selain
itu akan terjadi peningkatan penggunaan plat nomor kendaraan palsu. Penerapan
kebijakan ini akan menjadi tekanan bagi sebagian orang yang hanya memiliki satu
kendaraan mobil dengan plat ganjil maupun genap. Solusi dalam mengatasi masalah
tersebut adalah dengan memasang plat kendaraan palsu.

Lalu
banyak masyarakat yang akan menghindari ruas jalan yang terkena sistem ganjil
genap dengan cara mencari jalan alternatif untuk mencapai tempat tujuan jika
kendaraan yang dimiliki mempunyai plat nomor yang tidak sesuai dengan tanggal
hari itu. Hal ini membuat kemacetan hanya akan berpindah ke jalan alternatif
tersebut.

Oleh
karena itu perluasan sistem ganjil genap memiliki kelebihan dan kekurangan.
Salah satu kelebihannya adalah beberapa wilayah yang rentan kemacetan dapat berkurang.
Sedangkan kekurangannya, akan terjadi kemacetan dijalan alternatif sebagai cara
masyarakat menghindari wilayah yang terkena sistem ganjil genap.

 

 

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1  Kesimpulan

Berdasarkan
pembahasan yang telah dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak
positif dan negatif ketika pemerintah memperluas wilayah sistem ganjil genap. Dari
segi dampak positif, masyarakat akan beralih ke transportasi umum ketika
kendaraan yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan saat akan melewati ruas
jalan sistem ganjil genap, sehingga tingkat kemacetan beberapa ruas jalan di
Jakarta akan berkurang. Semakin banyak ruas jalan yang rentan akan kemacetan
diterapkan sistem ganjil genap, maka upaya pemerintah mengurangi kemacetan di
Jakarta akan berhasil. Sedangkan dari dampak negatif, akan banyak plat nomor
palsu dan perpindahan lokasi kemacetan.

4.2  Saran

Pemerintah
harus meningkatkan kualitas dan ketersediaan transportasi yang memadai agar
dapat menjadi pilihan utama bagi para pengguna kendaraan mobil pribadi untuk
berpindah moda transportasi. Perluasan sistem ganjil genap memang memberikan
dampak positif dalam upaya mengurangi kemacetan di Jakarta. Namun, kebijakan
ini bukan kebijakan yang efektif untuk diterapkan dalam jangka panjang.
Sehingga pemerintah harus terus berupaya untuk mencari solusi terbaik dan
membuat kebijakan lain sebagai pengganti kebijakan sistem ganjil genap ketika
sistem ini sudah tidak efektif untuk mengurangi kemacetan.